CO-Elevation Dorong Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan Bersinergi Bangun Daerah

State merujuk pada keadaan alami lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah.

Pressure yang dihasilkan dapat memengaruhi State ini dan memicu terjadinya Impact atau dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, atau penyakit akibat polusi.

Wakil Menteri LHK Alue Dohong menegaskan indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  telah digunakan untuk mengukur state.

Indeks Respons Kinerja Daerah (IRKD) untuk mengukur kinerja dalam pengelolaan lingkungan provinsi dan kabupaten/ kota dalam memitigasi pressure dan impact.

“Saya berharap agar kerangka kerja ini digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, SKPD terkait serta para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah-masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan,” ujar Alue Dohong.

IKLH sudah menjadi dasar perhitungan besarnya alokasi dana bagi hasil oleh Kementerian Keuangan, Evaluasi Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri, Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang tentu saja akan mempengaruhi reputasi Gubernur, Bupati/Walikota dan juga Ketua DPRD.

Negara Maritim Yang Berdaulat, Maju Dan Berkelanjutan

Bappenas telah mengindikasikan visi RPJP 2025-2045 adalah negara maritim yang berdaulat, maju dan berkelanjutan dengan salah satu strategi transformasi yaitu ekonomi hijau.