Coblosan Hari Kerja, TKI Sulit Berpartisipasi

TENAGA kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang memiliki hak pilih 1,5 juta orang. Tapi, para TKI itu bakal sulit menyalurkan hak politik mereka secara optimal dalam pemilu mendatang. Sebab,  pencoblosan pada 9 April 2009 jatuh pada hari kerja.

Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Kantor KPU Jakarta, Selasa (20/1), mengungkapkan, Pemilu 2004 bisa menjadi tolok ukur. Pencoblosan pada 5 April 2004 itu juga jatuh pada hari kerja. Partisipasi pemilih dalam DPT yang dikeluarkan KPU berjumlah sekitar 1,9 juta. Namun, hanya sekitar 410 ribu TKI atau sekitar 20 persen yang memanfaatkan hak pilihnya. ”Itu bisa terjadi pada Pemilu 2009 nanti,” ujar Anis.

Menurut dia, salah satu penyebab minimnya partisipasi pemilih ialah kurang proaktifnya Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN). Pemilih yang umumnya buruh migran sangat bergantung kepada izin majikan. ”PPLN seharusnya mengoordinasikan hal tersebut kepada majikan supaya hak pilih para WNI tidak sia-sia,” katanya.

Rekomendasi lain dari Migrant Care ialah usul agar kawasan luar negeri tidak dimasukkan ke dalam daerah pemilihan DKI Jakarta II. Namun, ada dapil khusus untuk para pemilih di luar negeri. ”Para TKI kan berasal dari berbagai daerah. Keberadaan dapil khusus akan membuat caleg lebih aspiratif,” ujarnya. Migrant Care juga meminta profil para caleg disosialisasikan kepada setiap pemilih di luar negeri.