Cuti Kampanye Jokowi Berlebihan, Gubernur Bukan Milik Partai

Yoga juga beranggapan, aturan baku dari pemerintah pusat yang melarang kepala daerah berbaur dalam kegiatan kampanye daerah lain perlu segera diberlakukan. Sebab, dengan aturan itu, kepala daerah dapat bebas dari kepentingan partai dan fokus pada daerahnya. “Dan yang lebih penting bebas dari interes kepentingan partai tertentu,” ujarnya.

Dia juga melihat model kampanye bergaya ‘blusukan’ Jokowi pada saat memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta belum tentu cocok diterapkan di Jawa Barat. Dengan demikian, izin cuti Jokowi belum pasti juga berdampak positif di Pilkada Jawa Barat. “Di Jakarta bisa menang, hasil sama belum tentu terjadi di Jawa Barat. Ini kan sudah beda provinsi dan wilayah,” kata Yoga.

Yoga berharap, desakan itu dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat dan partai politik. Jika seorang kader partai terpilih sebagai kepala daerah, atribut partai mesti dilepas. “Harus ada keberanian untuk mengubah. Bila terpilih, sudah bukan milik partai lagi sehingga tidak diatur partai,” imbuh dia.

Sementara terkait, permohonan cuti SBY untuk mengurus Demokrat Yoga menilai tidak berlebihan. Hal itu justru dinilai efektif dibandingkan dia harus pusing memikirkan urusan negara dan partainya. “Tidak berlebihan, coba perhatikan kemarin mukanya sangat suram banyak masalah,” tuturnya.