Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi Dapat Penghargaan dari Kemendagri, Ini Daftarnya

Ketiga, daerah dengan realisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi.
Masing-masing kategori penghargaan tersebut, kata dia, diberikan kepada lima provinsi, lima kabupaten, dan lima kota.
Daerah penerima APBD Award 2023 itu meliputi kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi tahun anggaran 2022 tingkat kota, yakni Samarinda (Kalimantan Timur), Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Bontang (Kalimantan Timur), Mojokerto (Jawa Timur), dan Denpasar (Bali).
Kemudian di tingkat kabupaten, di antaranya, ialah Bojonegoro (Jawa Timur); Sumbawa Barat (NTB), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), dan Tanah Laut (Kalimantan Selatan).
Di tingkat provinsi, ada Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur.
Untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi tahun anggaran 2022 tingkat kota, Pekanbaru (Riau), Kotamobagu (Sulawesi Utara), Sukabumi (Jawa Barat), Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Metro (Lampung).
Kemudian, di tingkat kabupaten ada Tamiang (Aceh), Yahukimo (Papua), Nduga (Papua Pegunungan), Gayo Lues ( Aceh), dan Luwu Timur (Sulawesi Selatan). Sementara itu, untuk tingkat provinsi, yakni Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.
Untuk kategori realisasi peningkatan PAD tertinggi tahun 2022 tingkat kota, terdapat Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), Pekanbaru (Riau), Tegal (Jawa Tengah), dan Cirebon (Jawa Barat).
Inilah daftar daerah dengan realisasi APBD tertinggi yang mendapat penghargaan dari Kemendagri.
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Siap Fasilitasi Pemda Atasi Masalah Sampah
- Safrizal ZA Sebut Rumah Layak Hunian Tingkatkan IPM dan Menggerakkan Ekonomi
- Pemda Diminta Mendukung 7 Program Prioritas Pemerintah, Berbahagialah Para Guru
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah