Daerah Penolak BLT Sudah Setuju

jpnn.com - JAKARTA - Mendagri Mardiyanto memastikan tidak ada lagi penolakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari sejumlah kepala daerah. “Saya telah selidiki pemerintah daerah yang menolak BLT. Saya tanya apa benar uang untuk rakyat yang membutuhkan BLT ditolak, mereka jawab tidak menolak,” kata Mendagri usai raker dengan komisi V di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis siang (19/6).

Namun mereka meminta ada pembenahan pada data penerima BLT. “Saya katakan, program pemerintah harus diselesaikan sampai bawah, dan dalam menghadapi kesulitan harus diselesaikan bersama-sama,” katanya.

Soal partai politik (parpol) yang berkampanye menolak BLT, mantan gubernur Jawa Tengah ini meminta jangan dikait-kaitkan dengan persoalan nasional. “Kalau kepentingan politik tolong dibedakan dengan kepentingan nasional, kapasitas seorang anggota parpol itu silakan, kalau sudah terkait dengan kepentingan nasional seharusnya lebih diutamakan,” katanya.

Sementara itu realisasi pencairan BLT secara nasional terhitung hingga Kamis (17/6) baru tercapai Rp368,360 miliar. Angka ini merupakan 6,46 persen dari target penyaluran dana BLT tahap pertama Rp5,73 triliun.

Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia, Joesman Kartaprawira mengatakan, total dana BLT sebesar Rp368,360 miliar telah disalurkan keapada 1.227.869 rumah tangga sasaran (RTS) dari totalnya 19,1 juta RTS. Dengan penerima dana BLT masing-masing Rp300 ribu per RTS. “Secara nasional bisa dikatakan masih rendah karena pelaksanaannya 'kan tidak bersamaan,” ujar Joesman di Jakarta.

Dikatakan, PT Pos belum mengalami kendala yang berarti selama pelaksanaan pendistribusian dana BLT. Namun memang keluhan yang disampaikan tiap daerah adalah pembagian kartu BLT terdapat RTS yang sudah meninggal dunia dan pindah alamat. “Tapi RTS itu dibatalkan oleh pihak Pemda setempat untuk dialihkan ke rumah tangga miskin (RTM) lainnya,” jelasnya.

Dari data yang ada masih terdapat sejumlah daerah yang belum merealisasikan pencairan dana BLT tahap pertama. Di antaranya adalah Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Provinsi Irian Jaya Barat.  

Pelaksanaan pencairan di keempat provinsi tersebut saat ini masih menunggu hasil verifikasi pihak Pemda. “Verifikasi dilakukan setelah kartu BLT diserahkan ke kantor pos ditiap masing-masing daerah,” tambahnya.