Daftar 102 Daerah yang Masuk Zona Hijau Covid-19

Daftar 102 Daerah yang Masuk Zona Hijau Covid-19
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (30/5/2020). Foto: ANTARA/Indriani

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mencatat ada sekitar 102 daerah yang masuk zona hijau hingga saat ini.

Nantinya pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi daerah apakah ingin melaksanakan aktivitas ekonomi atau tidak.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah dalam menentukan suatu daerah dapat kembali melaksanakan aktivitas ekonomi yang produktif dan aman Covid-19 berdasarkan berbagai indikator kesehatan masyarakat yang berbasis data sebagai landasan ilmiah.

Dalam hal ini, data pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Sesuai dengan rekomendasi WHO, kami menggunakan pendekatan atau kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, serta pelayanan kesehatan,” ujar Wiku di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Pusat, Sabtu (30/5).

Pada penerapannya, ada sebelas indikator utama yang dipakai guna melihat penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.

Adapun penurunan angka yang dilihat tersebut adalah berdasarkan dari jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan.

Selain itu, indikator lain adalah dengan melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5 persen, dan penggunaan metode pendekatan RT atau R-T yang disebut angka reproduktif efektif kurang dari satu.

102 daerah yang masuk zona hijau. Di daerah itu, pemerintah akan memberikan keleluasaan bagi daerah apakah ingin melaksanakan aktivitas ekonomi atau tidak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News