Dahlan Didorong Lapor ke KPK

JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan diharapkan segera membuktikan tentang dugaan adanya anggota DPR RI yang memeras dan meminta jatah dari BUMN. Untuk itu, ada baiknya Dahlan segera melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, Dahlan harus memertanggungjawabkan isi layanan pesna singkatnya ke Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam tentang anggota DPR yang minta bagian. " Laporan jangan hanya ke Badan Kehormatan DPR saja,  tapi sekalian laporkan ke KPK dan pidanakan kalau terbukti bersalah," kata Hasanuddin di Jakarta, Minggu (28/10).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pembersihan lembaga negara dari tangan-tangan kotor harus dilakukan. Karenanya, sambung Hasanuddin, pembersihan jangan hanya menjangkau DPR saja tetapi juga di jajaran BUMN.

Hasanuddin menegaskan, kongkalikong tidak mungkin melibatkan satu pihak. "Jelaskan siapa orangnya, berapa jumlahnya, dan dari BUMN mana saja. Mari kita bersihkan negara ini dengan memulai dari diri kita masing-masing dan lembaga di mana kita berada," ucap politisi yang banyak menyoroti kinerja BUMN di bidang industri strategis itu.