Dalam Politik, Dukungan Harus Dikonversi menjadi Kekuasaan

Dalam Politik, Dukungan Harus Dikonversi menjadi Kekuasaan
Ketum Projo Budi Arie Setiadi menjadi Wakil Menteri Desa PDTT. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kelompok sukarelawan itu langsung kembali menyatakan mendukung Jokowi, setelah sempat "pamit".

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai wajar Projo mendukung kembali Presiden Jokowi setelah Budi Arie Setiadi menjadi wakil menteri.

"Wamen itu bentuk dari (hasil) pressure politik. Karena pressure ini berhasil, kembali mendukung Presiden RI Joko Widodo," kata Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Sabtu (26/10).

Alumnus Flinders University Australia ini menilai bahwa Pro Jokowi (Projo) sempat menarik diri karena merasa kontribusinya tidak dihargai dan tentu merasa dikecewakan

"Dalam politik, dukungan harus dikonversi menjadi kekuasaan," kata Teguh yang pernah sebagai Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Undip Semarang.

Hal itu pula yang menyebabkan kabinet gemuk dan banyak wamennya. "Ini efek dari banyaknya barisan pendukung dan pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin."

Teguh menilai, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akomodatif terhadap semua pihak yang membantu pemenangan pasangan ini dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 17 April 2019.

Walaupun wakil menteri diupayakan dari kalangan profesional, menurut Teguh, pertimbangan politisnya tetap kental. Hal ini yang menjadikan kabinet gemuk.

Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menilai wajar Projo mendukung kembali Presiden Jokowi setelah Budi Arie Setiadi menjadi wakil menteri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News