Dampak Sosial RUU Pilkada Tinggi
Minggu, 21 September 2014 – 05:46 WIB

Dampak Sosial RUU Pilkada Tinggi
Sementara itu, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie menyatakan, Polri merupakan alat negara yang salah satu tugasnya mengamankan kebijakan negara. Karena itu, pihaknya tentu sudah siap mengantisipasi dampak RUU pilkada di masyarakat, apa pun keputusannya. "Polri tidak ikut campur dalam keputusan politik. Tugas kami mengamankan situasi agar tetap kondusif," ujarnya.
Sebagai contoh, Polri selama ini beberapa kali mengamankan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan RUU tersebut di berbagai wilayah. "Selama rencana unjuk rasa itu diberitahukan terlebih dahulu kepada kami, lalu dilakukan dengan tertib, Polri akan mengawal dan melayani," lanjutnya.
Karena itu, pihaknya juga enggan mengomentari tarik ulur yang saat ini terjadi di parlemen maupun rencana-rencana pemerintah terkait RUU tersebut. Sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman juga menolak berkomentar soal sistem pilkada mana yang lebih baik antara langsung dan tidak langsung. "Semuanya sama-sama rawan dari sisi keamanan," ucapnya pendek. (idr/byu/c9/kim)
JAKARTA - Kegetolan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU pilkada) dengan berbagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis
- Tuntaskan Kemiskinan, Khofifah Bersama Muslimat NU Terbukti Mampu Mengatasi Persoalan Rakyat
- Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintah Capai 80 Persen, Peran TNI-Polri Dinilai Signifikan