Dana Aspirasi Ide Para Politisi Malas

JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat (F-PD) menolak ide Fraksi Partai Golkar mengenai dana aspirasi, lantaran pembagian dana itu hanya akan memperlebar jurang kesenjangan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Anggota F-PD, Saad Mustafa menjelaskan, dalam setiap pemilu legislatif, jumlah daerah pemilihan (dapil) di Jawa jauh lebih besar dibanding jumlah dapil di luar Jawa. Dengan demikian, jumlah anggota DPR asal Jawa juga jauh lebih banyak dibanding yang berasal dari luar Jawa.

Saad memberi contoh, untuk Jawa Barat saja, ada 11 dapil, dengan sekitar 100 orang anggota DPR. Sedang Kalimantan Timur (Kaltim), hanya satu dapil, atau setara dengan sekitar 10 anggota DPR. Sedang NTT misalnya, hanya dua dapil dengan 13 anggota DPR dari NTT yang ada di Senayan. Total dari 560 anggota DPR, yang dari Jawa ada 320, sedang dari Sumatera hanya 120.

Karenanya, jika ada dana aspirasi yakni Rp15 miliar per anggota per tahun, maka dana yang dibagi itu akan lebih banyak tersalurkan untuk wilayah Jawa. "Dengan demikian, semakin mempersulit upaya pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa," ungkap Saad Mustafa dalam diskusi bertema dana aspirasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (19/6).

Alasan kedua mengapa F-PD menolak dana aspirasi, lantaran ini akan berdampak kepada matinya sistem reward and punishment. Selama ini, politisi Senayan yang  kinerjanya buruk dan malas menemui konstituennya di dapil, maka akan dihukum oleh rakyat dengan tidak dipilih lagi di pemilu berikutnya. Sebaliknya, yang rajin ke dapil dan berkinerja bagus, maka akan dipilih lagi.