Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR

Untuk 2011 Usulkan Rp 180,292 miliar

Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR
Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR
Arif menegaskan, BPN harus memangkas biaya perjalanan dinas. Caranya adalah mengidentifikasi tingkat urgensi kegiatan. "Pilah kegiatan mana yang memang memerlukan perjalanan dinas dan mana yang tidak. Paling tidak kurangi durasi dan pembiayaan perjalanan dinas di semua kegiatan," ujarnya. Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam pagu sementara 2011 bagi BPN Rp 3,44 triliun. Alokasi untuk BPN Pusat Rp 463,99 miliar dan daerah Rp 2,98 triliun.

Pemborosan di BPN Pusat, sambung Arif, juga terjadi melalui pemberian honorarium kepada pejabat-pejabat internal BPN. Nominalnya tergolong sangat besar karena mencapai Rp 25,94 miliar. Anggaran honorarium itu, jelas Arif, ternyata selalu dianggarkan di hampir semua kegiatan.

"Padahal, mereka telah mendapatkan gaji dan tunjangan negara. Belum lagi ditambah uang harian dari setiap perjalanan dinas yang mereka laksanakan," kata Arif. Dia mendesak BPN untuk memangkas honorarium tersebut. Honorarium, tegas Arif, selayaknya hanya diberikan kepada tenaga honorer untuk menghemat biaya negara.

Potensi double budget juga tampak dari dianggarkannya ATK (belanja bahan) yang mencapai Rp 22,3 miliar. Semua deputi mengalokasikan pembelian komputer, laptop, printer, mebel, sampai kendaraan bermotor. Sementara itu, sekretariat utama juga menganggarkannya. Arif menyebut, alokasi anggaran tersebut cenderung mengada-ada.

JAKARTA - DPR kini mulai mencermati secara serius postur belanja anggaran pemerintah yang diusulkan. Data-data potensi pemborosan anggaran negara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News