Dana Negara Gentayangan, DPR Siapkan Ini Menjaringnya
jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Profesor Hendrawan Supratikno menyatakan belum paham betul usulan 30 anggota lintas yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB dan PPP yang mengusulkan RUU Pengampunan Nasional. Tapi, kalau soal pengampunan pajak (tax amnesty) menurut Hendrawan, bukan hal baru.
Pada tahun 1964, 1984 dan pada era Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) jadi presiden juga terjadi tax amnesty yang disebut sunset policy, untuk mendorong wajib pajak membayar pajak, tapi tetap ada sanksi administratif.
“Nah, di era pemerintahan Jokowi ini karena target pajak tidak dicapai sehingga negara defisit sampai Rp 300 triliun, maka kita coba menerapkan re-inventory policy atau tax amnesty,” kata Hendrawan Supratikno, di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut politikus PDIP ini, sebelumnya RUU tersebut sebagai inisiatif pemerintah, tapi karena akan membutuhkan proses yang lama akhirnya menjadi inisiatif DPR RI.
“RUU ini sangat dibutuhkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Hendrawan, DPR akan sepakati terlebih dahulu, apakah dengan model shop amnesty, sunset amnesty, atau strong amnesty dengan memberikan pengampunan sekaligus terhadap tindakan pidananya. “Kecuali terorisme, narkoba, pembalakan liar (ilegal logging), dan perdagangan manusia (human trafficking),” imbuhnya.
Sebab, ujar Hendrawan, kalau hanya pengampunan pajak tanpa pengampunan pidana, para pelakunya tidak akan tertarik untuk mengembalikan uang negara.
“Makanya, nanti ada satu badan pengampunan nasional yang akan memverifikasi proses pengampunan tersebut, di mana kalau berhasil negara akan diuntungkan menjaring dana-dana yang masih gentayangan di mana-mana,” katanya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Profesor Hendrawan Supratikno menyatakan belum paham betul usulan 30 anggota lintas yang terdiri dari PDIP,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan
- Wamenaker Afriansyah Meyakini 3 Hal Ini Kunci Kesuksesan dalam Karier dan Kehidupan
- DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib Pajak