Dana Pendidikan Rp 400 Triliun, Hasilnya Apa?

Dana Pendidikan Rp 400 Triliun, Hasilnya Apa?
Wapres Jusuf Kalla. Ilustrasi Foto: Nurhadi/Fajar/dok.JPNN.com

Padahal, semestinya siswa SMK banyak praktik. Akhirnya banyak tamatan SMK itu tidak punya kemampuan yang cukup. Jumlah SMK yang mencapai ribuan tidak bisa jadi ukuran lagi.

”Tak bisa kita bicara di atas kertas bahwa kita memiliki SMK sekian puluh ribu. Itu juga kesalahan saya juga tentu sebagai pemerintah,” ujar JK diiringi tepuk tangan.

JK mengusulkan kebutuhan guru itu bisa didapatkan dari tenaga profesional yang punya skill mumpuni.

”Kita sudah bicara keterbukaan kepada Pak Menteri. Banyak sekali ahli yang kerja di perusahaan kontraktor, perusahaan apa, mungkin bisa diangkat jadi guru di sekolah kejuruan. Jangan kita terbatas aturan SK tak boleh,” ujar dia.

Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy tidak menampik jika kementeriannya menerima dana yang cukup besar.

"Memang ada tiga kementerian yang menerima dana besar. Kemenag, Kemenistekdikti, dan Kemendikbud," ujarnya. Dia pun juga mengaku kritik JK tidak ada yang salah.

Muhadjir membeberkan tidak maksimalnya pendidikan di Indonesia dikarenakan masih banyak guru yang tidak kompeten. Terutama guru untuk pendidikan vokasi atau SMK.

"Sebenarnya syarat SMK tidak bisa terpenuhi sebab tidak ada guru," ujarnya. Misalnya saja dari jurusan pertanian, kelautan, industri kreatif, dan pariwisata.

Alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN atau sekitar Rp 400 triliun belum memberikan dampak yang signifikan bagi mutu pendidikan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News