Darmin Ngaku tak Tahu Soal Keberatan Pajak BCA
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Darmin Nasution mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA.
"Apa yang disebutkan kasus itu juga saya belum di pajak, dan kemudian ada follow up-follow up dari Irjen dan sebagainya saya juga enggak tahu," kata Darmin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (11/8).
Darmin diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait permohonan keberatan pajak yang diajukan BCA. Ia menjadi saksi untuk mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.
"Ya saya itu dipanggil untuk jadi saksi, untuk kasus Pak Hadi Poernomo. Tapi kan saya itu jadi dirjen, Pak Hadi Poernomo sudah enggak di situ lagi kan," ujar Darmin.
Darmin yang menjadi Dirjen Pajak pada periode 2006-2009 menjelaskan, keputusan mengenai keberatan pajak BCA sudah ada sebelum dirinya menjadi dirjen.
"Loh, keputusannya kan sudah ada waktu itu. Dan kemudian juga keputusan itu sebagaimana diputuskan waktu itu oleh dirjen sebelumnya," tandasnya.
Seperti diketahui, Direktorat PPH di Direktorat Jenderal Pajak kala itu menangani kasus dugaan pengemplangan pajak BCA. Direktorat PPH sempat menolak keberatan pajak yang diajukan BCA. Namun keputusan itu dianulir Hadi.
Hadi mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas pada 17 Juni 2004. Sebab, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Darmin Nasution mengaku tidak tahu menahu soal kasus dugaan korupsi terkait permohonan
- Anggap Cederai Rasa Keadilan, KMI Desak KPK Tinjau Ulang Kasus Korupsi Lucianty
- Ketua DPD RI Apresiasi PT SIG Tingkatkan Porsi TKDN Berbasis UKM Binaan
- Situasi Kondusif, Masyarakat Homeyo Intan Jaya Kembali dari Pengungsian
- Kementerian Kebudayaan Hilang dari Skenario Kabinet Prabowo-Gibran, Pelaku Seni Resah
- WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana Bahas Isu Ini dengan Presiden Dewan Air Dunia
- ICTR: Perdagangan Karbon Harus Sesuai Hukum dan Menjaga Kedaulatan Negara