DAU Riau Turun Lagi

Ditambahkan Musfihin, formula DAU itu sangat merugikan daerah penghasil migas karena dengan formula itu urusan pusat yang sebelumnya dibiayai APBN, akhirnya sekarang dibiayai daerah. Padahal Riau sangat membutuhkan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalan pembanguna, ujarnya.

Musfihin mengakui pemerintah memang memberi kompensasi DAK dan terjadi peningkatan. Tapi DAK kata Musfihin tidak menjawab persoalan pembangunan di daerah karena penggunaan dan formula penggunaan sudah diarahkan dari pusat sehingga peluang untuk daerah melakukan inovasi pemanfaatan DAK sangat terbatas.

Formula DAK juga tak menjawab kebutuhan fiskal daerah. Hal ini terbukti daerah-daerah yang kapasitas fiskal besar seperti Bengkalis, memperoleh DAK cukup besar tahun 2009. Sementara daerah kapasitas fiskal rendah tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Musfihin mencontohkan pelayanan kesehatan dasar di Inhu dan Inhil yang sangat tertinggal karena dua kabupaten itu mengalami endemik dan filariasis (kaki gajah).

“Dua daerah itu tidak dapat DAK kesehatan pelayanan dasar. Sementara Bengkalis daerah dari segi kapasitas fiskal besar, dapat DAK cukup signifikan Rp7,8 Miliar, “ katanya.Musfihin menegaskan formula DAK yang tak menjawab persoalan daerah itu sudah disampaikan dalam rapat Panja belanja daerah dengan Depkeu. Tetapi DPR belum berhasil memperjuangkan formula tersebut karena keterbatasan jumlah anggota DPR di panggar yang mendukung hal itu. “Karena itu diharapkan Pemda bersama-sama  DPR untuk membicarakan rumusan ulang dengan Menkeu. Ini harus jadi perjuangan Pemda bersama Pemda, DPR dan DPRD Riau, “ katanya lagi.