Demi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemprov Bali Menggelar Temu Bisnis & Travel Fair

Selain penyedia makan/ minum, barang elektronik, Alat Tulis Kantor (ATK), dihadirkan juga penyedia-penyedia travel agent lokal yang telah bergabung di MbizTravel, fitur terbaru Mbizmarket, marketplace mitra Toko Daring LKPP yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Bali.

“Kami senang dapat mendukung kegiatan Temu Bisnis dan Travel Fair yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada hari ini. Kami berharap dengan adanya fitur MbizTravel, akan memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengatur perjalanan dinas yang diperlukan, seperti memesan tiket pesawat domestik, dan segera dapat memesan hotel di seluruh wilayah di Indonesia," tutur Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan.

"Selain itu, kami berharap fitur MbizTravel dapat membantu travel agent - travel agent lokal di Bali untuk bangkit dan bersaing menjadi online travel agent, yang secara langsung juga dapat mengurangi biaya staf yang dipekerjakan oleh travel agent."

"Selain itu travel agent lokal yang bergabung di MbizTravel juga dapat memperoleh kemudahan lain, yaitu dapat menerima pembayaran secara online, karena MbizTravel telah terhubung dengan BPD Bali, dan juga dapat menerima pembayaran  Kartu Kredit Indonesia (KKI),” imbuh Ryn Mulyanto.

Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring LKPP kini telah makin luas di Bali, mencakup Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten  Klungkung, hingga Kota Denpasar.

Selain itu beberapa kementerian dan lembaga juga telah memanfaatkan Toko Daring sebagai sarana pengadaan digital, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian ATR/ BPN, Polda Bali, BNN, BPJS serta Kejaksaan RI.

Berbagai kemudahan yang telah dikembangkan dalam Toko Daring, di antaranya pembayaran online, penerapan PMK 58 Tahun 2022.

Hal ini diharapkan dapat mempermudah, meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa. (*/jpnn)