Demo Ibukota, Mobil Dinas Dibakar

Ia juga memaparkan, meski Pemda Butur mempunyai alasan tersendiri dengan tidak mengindahkan surat edaran tersebut, misalnya, alasan kondisi Buranga yang tidak layak, itu hanya persoalan mekanisme saja. Sebab, yang terpenting adalah itikad baik dari  Pemda Butur dalam menyelesaikan permasalahan agar segala aktivitas berjalan sesuai keinginan masyarakat. "Ini harus segera didudukan dan dibicarakan bersama secepatnya," paparnya.

Lantas apa langkah dari DPRD Sultra dengan polemik ini? Rusman memaparkan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan gubernur dan memberikan rekomendasi pemanggilan terhadap Sekda terkait surat edaran tersebut maupun Pemda setempat untuk mencari solusi terbaik. Bentuknya berupa langkah tegas penempatan ibukota kabupaten.

"Artinya harus ada tindakan yang tegas dari Bupati dan Gubernur, dengan mengacu pada UU. Kalaupun ada tindakan lain atau pemikiran lain biarkan saja sebab semua akan berlalu yang penting berjalan sesuai mekanisme," katanya.

Rusman juga menyesalkan, pemda Butur tidak mengindahkan surat edaran yang telah dikeluarkan. Makanya, Ia menyarankan kepada Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati. Sebab, dalam polemik ini diakibatkan tidak diindahkannya peraturan penempatan ibukota Kabupaten yang sudah sangat jelas ditanda tangani oleh Sekda maupun pemerintah pusat.

"Gubernur harus membina Bupati Butur, sebelum kondisi masyarakat kian memanas. Yang jelas kami akan membahas persolan ini dengan Gubernur," tandasnya.