Demokrasi Rusak, Pemilu 2024 Rakyat Memilih Pemimpin yang Bebas dari Pelanggaran HAM
Sementara itu, Pengamat Politik UIN Mataram Agus Dedi menjelaskan seperti yang dipaparkan dalam buku bahwa ada dugaan keterlibatan Prabowo.
Pertama, jelas Dei, seperti keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian. Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar Prabowo dibawa ke Peradilan Militer.
Bahkan, lanjut Dedi, yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa ia memang menculik para aktivis.
Sementara itu, Al Mukmin, Aktivis Milenial NTB mengajak semua pihak melihat secara baik calon pemimpin.
"Jangan terjebak dalam narasi-narasi gemoy karena persoalan bangsa ini terlalu kompleks tidak bisa diselesaikan dengan joget-jogetan" kata Mukmin. (tan/jpnn)
Pemilu 2024 harus jadi momentum rakyat memilih pemimpin yang bebas dari pelanggaran HAM.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Soal Wacana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Ganjar Bicara Pembatasan di Undang-Undang
- Catatan Ketua MPR: Tetaplah Berhati-hati dan Bijaksana Mengelola Pertumbuhan Ekonomi
- Pakar Tanggapi Rencana Prabowo Menambah Jumlah Kementerian
- Habiburokhman Gerindra: Kalau Itu Pilihan Pak Ganjar, Kami Tidak Akan Menghalangi
- Begini Sikap Gerindra Terhadap Pilihan Ganjar Menjadi Oposisi
- Eko Patrio Disiapkan PAN Jadi Menteri