Demokrat Bikin PPP, PAN, PKB Meradang
Soal Menteri Tak Sepantasnya jadi Ketum Parpol
Kamis, 13 Januari 2011 – 04:44 WIB
JAKARTA - Pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, bahwa ketua umum partai tidak sepantasnya menjadi menteri mendapat tanggapan dari kader-kader PAN, PPP dan PKB. Menurut Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy, pernyataan Mubarok itu dianggap memperkeruh stabilitas politik koalisi.
“Sebenarnya yang memperkeruh penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas politik justru elite PD,” kata Romi, panggilan akrabnya, kepada INDOPOS (grup JPNN), Rabu (12/1).
Romi menyatakan bahwa putusan MK atas gugatan uji materi pasal 23 UU no 29/2008 ttg Kementerian Negara. Pada 3 Juni 2010 lalu MK mengeluarkan putusan tidak menerima permohonan uji materi UU Kementerian Negara yang diajukan Lily Wahid sehingga menteri masih bisa merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.
“Sah-sah saja ketum jadi menteri. Dan justru menteri yang menjabat sebagai ketum adalah yang sosok yang terbaik. Saya merasa PD justru yang merasa kebakaran jenggot. Karena presiden saja yang memiliki hak prerogratif untuk mereshuffle sampai saat ini tenang-tenang saja,” terangnya.
JAKARTA - Pernyataan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, bahwa ketua umum partai tidak sepantasnya menjadi menteri mendapat tanggapan
BERITA TERKAIT
- PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- Survei LKPI: Sudaryono Diunggulkan di Pilgub Jateng
- PKB dan NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Anies Berkomentar Begini, Simak
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Konsolidasikan Kader PDIP, Hasto Singgung Rintangan Pertemuan Megawati-Jokowi