Demokrat: PT 4 Persen Jalan Tengah

Demokrat: PT 4 Persen Jalan Tengah
Demokrat: PT 4 Persen Jalan Tengah
"Kita semua sama-sama tahu. Sahabat dalam Setgab ada yang minta 2,5 persen sampai 3 persen. Di sini kami ambil 4 persen sebagai jalan tengah. Siapapun, kita harus siap hadapi PT 4 persen. Kami mohon dalam suasana politik seperti ini, hati boleh panas kepala tetap dingin," ungkap Anggota Komisi III DPR RI, itu.

Kenapa demikian? Ruhut menegaskan, kalau dihayati lebih mendalam kenaikan PT menjadi 4 persen itu, bukan saja menjadi tantangan partai kecil. "Tapi partai besar menengah dan kecil. Marilah kita hadapi PT ini, agar kita terus berkonsolidasi sampai akar rumput supaya dapat 4 persen. Sebaiknya positif thinking. Sebagian partai minta 3 persen, saya sedih, karena di luar sudah katakan punya capres, jadi apalagi? Sudahlah," ungkapnya.

Ia mengatakan, demi kebersamaan partai besar dan kecil, tidak usah lagi ada yang menganggap PT 4 persen adalah sebuah tindakan inkonstitusional, melanggar kaitan demokrasi dan hal lain. "Kita  sudah rasakan, sistem pemerintahan kita yakni presidensial. Presidensial kalau modelnya dilaksanakan gaya parlementer apa yang terjadi? Ya terjadi seperti sekarang. Saya selalu dukung penggagas dan pendiri Partai Demokrat Pak SBY. Saya tidak bisa bayangkan kalau bukan figur pak SBY bagaimana menjalankan roda pemerintahan dengan banyak partai seperti sekarang ini," ungkapnya.

Dia menegaskan, kalau dikatakan tidak mem-Bhineka Tunggal Ika-kan parlmemen, itu tidak tepat. "Kalau kita sama semua bisa 4 persen dan beda tipis kemenangan itu bisa gol. Nah disini konsolidasi harus baik, pengalaman 2009, kami 21 persen, Partai 19 persen dan PDI P juga mendekat 19 persen. PKS di bawah 10 persen. PAN tidak usah khawatir, mungkin pengalaman sebelumnya  di luar dugaan suara mereka disusuli PKS. Suasana politik sekarang rakyat sudah cerdas, yang penting kita kerja yang baik untuk rakyat dan lakukan konsolidasi partai," tuntasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA - Kisruh soal besaran ambang batas atau Parliamentary Treshold (PT) dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), sepertinya


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News