Demokrat Tolak Warteg Dipajaki

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum mengatakan, sebagai usaha mikro dan tempat makan masyarakat berpenghasilan kecil, Warung Tegal (Warteg) tidak tepat dibebani pajak 10 persen.

“Jika warga kota yang berpenghasilan rendah makan di Warteg tetap dipajaki, Kebijakan itu pasti berpengaruh terhadap konsumen dan pengelola warung secara signifikan," kata Anas, usai makan di salah satu Warteg, kawasan Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Minggu (19/12).

Menurut Anas, munculnya gagasan Pemprov DKI Jakarta untuk memajaki Warteg sepertinya tanpa didahului dengan survei independen terhadap karakter, pelaku dan konsumen serta perputaran uang di Warteg. "Akibatnya, Pemprov DKI terjebak dengan sikap yang tidak berpihak pada masyarakat kecil," ucapnya.

Keberadaan banyak Warteg di Jakarta, lanjut Anas, merupakan penyangga perut dan perekonomian warga berpenghasilan kecil DKI Jakarta. "Ini berarti Warteg telah jadi sabuk pengaman perekonomian perkotaan disamping simbol ekonomi masyarakat kecil," pungkas Anas yang juga mantan Ketua Fraksi PD di DPR itu.