Demokrat Yakin Monarki-Demokrasi Bisa Disatukan
Kamis, 02 Desember 2010 – 09:29 WIB
BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak model dalam sistem pemilihan kepala daerah. ”Wacana keistimewaan Jogja seharusnya dilakukan dengan cara elegan. Jangan langsung terpancing dan bereaksi sehingga menimbulkan opini publik berlebihan,” ujar Anas yang dalam kesempatan itu didampingi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, perpaduan sistem monarki dapat diselaraskan dengan azas demokrasi yang selama ini diterapkan. ”Ini kan upaya untuk menemukan kulturasi yang berbeda. Ini bukan menimbulkan kontroversi atau polemik, tetapi mencari titik temu dari perbedaan. Dan pada intinya perbedaan itu bisa disatukan,” ujar Anas usai pengukuhan DPD Partai Demokrat Lampung, di Bandarlampung, Rabu (1/12).
Baca Juga:
Dilansir Radar Lampung (grup JPNN), Anas juga menegaskan, tidak ada persoalan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden SBY, kata Anas, sangat memahami sistem kesultanan Jogjakarta. Sehingga untuk membangun sistem itu, butuh upaya mencari titik temu. Dan pernyataan itu bukan menciptakan kontroversi terkait status kesultanan yang dimaksud.
Baca Juga:
BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini untuk menunjukkan bahwa
BERITA TERKAIT
- PKB dan NasDem Akan Bergabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Darmizal Merespons Begini
- Forum Umat Islam Sragen Imbau Semua Pihak Hormati Putusan MK dan KPU
- Survei LKPI: Sudaryono Diunggulkan di Pilgub Jateng
- PKB dan NasDem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Anies Berkomentar Begini, Simak
- Pragmatisme Politik Merajalela di 2024, PDIP Pastikan Keberpihakan pada Wong Cilik
- Konsolidasikan Kader PDIP, Hasto Singgung Rintangan Pertemuan Megawati-Jokowi