Demonstran Duduki Kantor PM

BANGKOK - Pemerintah Thailand menolak dikatakan lumpuh. Meski kedua kantor perdana menteri diduduki demonstran anti-pemerintah yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), pemerintahan Negeri Gajah Putih itu dengan tegas menyatakan bahwa mereka tetap bisa bekerja seperti biasa.

Tapi uniknya, mereka tak mau menyebutkan di mana roda pemerintahan negeri monarki konstitusional tersebut dijalankan. "Kami tak mau menyebutkan (di mana roda pemerintahan dijalankan, Red) karena itu bisa memprovokasi PAD dan mengakibatkan banyak masalah," kata Nattawut Saikua, juru bicara pemerintah, saat dihubungi Associated Press melalui telepon kemarin (25/11).

Kantor resmi PM Thailand di Wisma Negara, Bangkok, telah diduduki PAD sejak 26 Agustus hingga sekarang. Sedangkan kantor sementara kepala pemerintahan negeri yang dulu dikenal dengan nama Siam itu, di kawasan Bandara Don Mueang, juga diblokade demonstran mulai Senin lalu (24/11) hingga kemarin. Akibat pendudukan Don Mueang tersebut, sekitar seribu staf pemerintah yang berkantor di situ harus diungsikan.

Selain itu, pada Senin lalu demonstran PAD membanjiri gedung parlemen. Buntutnya, Ketua Parlemen Thailand Chai Chidchob memutuskan untuk menunda sidang bersama anggota parlemen dengan kolega mereka di senat yang dijadwalkan dihelat pada hari itu. Adapun rencana pemogokan masal oleh pekerja transportasi ternyata batal terjadi.