Dengar Pak Jokowi..!! Pengamat Ini Bilang Bencana Asap adalah Kejahatan Negara

jpnn.com - JAKARTA – Bencana asap yang tak kunjung mereda bisa dianggap sebagai kejahatan negara karena gagal melindungi hak asasi warga negaranya seperti diamanatkan konstitusi.
Pengamat hukum Andri W Kusuma mengatakan, ini bisa masuk dalam kategori kejahatan oleh negara karena ada kesan terjadi pembiaran. "Seolah-olah perangkat pemerintah tak berjalan sebagaimana mestinya untuk melindungi warga negara,” tegas Andri, di Jakarta, Kamis (29/10).
Menurutnya, indikasi perangkat negara tak berjalan bisa dilihat dengan tak bisa memprediksi akan terjadinya musim kemarau yang panjang dan El Nino. “Pemerintah ada BMKG dan lainnya. Saya yakin dampak El Nino ini ada kajian dilakukan," katanya.
Ia mempertanyakan, kenapa tidak diantisipasi dengan meminta masyarakat atau pemegang izin lahan untuk jangan melakukan aktifitas buka lahan dulu. "Ini yang sederhananya,” tegasnya.
Dia meminta agar diberlakukan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi pembakar lahan yang terbukti bersalah agar ada efek jera. Strict liability itu sangat mudah diterapkan karena prinsip tersebut menegasikan kesalahan dalam proses pidana.
"Jadi tidak perlu ada atau dibuktikan ada kesalahan selama terdapat akibat terhadap lingkungan pelaku dapat diminta strict liability,
akan tetapi sangat mengherankan negara dalam hal ini pemerintah tidak mau menerapkan langkah ini," ujarnya.
Sepertinya, kata dia, ada kekuatan pemilik modal besar yang dilindungi. Penegakan hukum yang dilakukan justru malah menyasar perusahaan kelas menengah dan tergolong kecil.
"Selain itu hanya menggunakan mekanisme proses pidana biasa, yang pembuktiannya tidaklah mudah," sesalnya.
JAKARTA – Bencana asap yang tak kunjung mereda bisa dianggap sebagai kejahatan negara karena gagal melindungi hak asasi warga negaranya seperti
- Otto Hasibuan Minta Peserta PKPA Bisa Menaati Kode Etik Ketika Menjadi Advokat
- Majelis Ulama Indonesia Tegaskan Vasektomi Hukumnya Haram
- Pemerintah Janji Tindak Ormas Nakal, Termasuk Grib Jika Bersalah
- Mbak Ita & Suami Kompak Mengaku Tak Tahu Soal Aliran Fee 13 Persen dari Proyek di Kecamatan
- Prabowo: Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Pak Jokowi, Itu Tidak Benar
- Prabowo Sindir Pihak yang Permasalahkan Ijazah Jokowi di Sidang Kabinet