Depdagri Cuek, Serahkan ke Panwas

JAKARTA – Pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) menyerahkan sepenuhnya masalah tujuh kepala daerah di Sumut yang diduga memobilisasi aparat pemerintahannya untuk memenangkan calon legislatif dan partai politik tertentu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang menjelaskan, persoalan tersebut menjadi ranah Panwaslu Sumut.

 

“Itu sepenuhnya kompentensi Panwas dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sekali lagi, itu domain Panwas,” ujar Saut Situmorang kepada JPNN di kantornya, Senin (13/4). Seperti diberitakan, tujuh kepala daerah yang menurut Ketua Panwaslu Sumut Ikhwaluddin Simatupang telah memobilisasi aparat pemerintahannya adalah Kota Pematang Siantar, Binjai, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Tengah (Tapteng), Asahan, Serdang Bedagai, dan Labuhan Batu.

Menurut Ikhwaluddin, ketujuh kepala daerah ini berdasarkan temuan Panwaslu setempat diketahui memobilisasi aparat agar memenangkan caleg dan partai politik tertentu. Dia mencontohkan, di Kabupaten Tapanuli Tengah, Panwaslu menemukan bukti rekaman ada kepala desa dan camat yang dengan sengaja menyerukan masyarakat memilih Partai Demokrat. Bupati Tapteng Tuani Lumban Tobing merupakan Ketua Partai Demokrat Tapteng.

Hal yang sama terjadi di Pematang Siantar. Wali Kota RE Siahaan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Pematang Siantar dinilai Panwaslu berada di balik mobilisasi aparat pemerintah daerah memenangkan caleg dari Partai Demokrat.