Dewan Pers Kecewa Sidang e-KTP Dilarang Live
jpnn.com - jpnn.com -Langkah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melarang sidang kasus korupsi proyek e-KTP disiarkan secara live, menuai reaksi keras dari Dewan Pers.
Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Jimmy Silalahi mengaku kecewa dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Pasalnya kasus ini berbeda dengan kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso atau kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut dia, kasus ini sangat berdampak luas bagi masyarakat. Sehingga setiap perkembangannya akan dinantikan publik. Karenanya sangat diperlukan kasus yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini disiarkan langsung oleh televisi.
"Kasus e-KTP ini menyangkut kemaslahatan umat, ini suatu identitas yang dimiliki oleh warga negara sah. Belum lagi kepengurusan dokumen-dokumen itu sekarang dan mengurus perbangkan harus ada e-KTP, dan ini kasus mega proyek," ujar Jimmy kepada JawaPos.com, Rabu (8/3).
Jimmy mengaku aneh sidang tersebut terbuka namun ada pengecualian, yakni tidak boleh disiarkan langsung. Menurutnya tidak ada urgensi dalam kasus itu sehingga tidak boleh disiarkan secara langsung.
"Ini menurut saya kalau pengadilan mengatakan terbuka maka tidak perlu ada pengecualian. Ketika itu terbuka untuk masyarakat, terus kenapa harus khawatir disiarkan secara langsung," katanya.
"Jadi saya tidak melihat ada esensi yang perlu dikawatirkan dalam hal ini, jangan komparasikan dengan kasus lain, karena kaus e-KTP adalah spesifik,ini meyangkut kemaslahatan umat, dan masyarakat berhak untuk mengetahui," tambahnya.
Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Yohanes Priana mengatakan proses persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP tahun 2011-2012 tidak akan disiarkan secara langsung oleh televisi.
Langkah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melarang sidang kasus korupsi proyek e-KTP disiarkan secara live, menuai reaksi keras dari Dewan Pers.
- Herlambang: Ini Bagian dari Tekanan Terhadap Kebebasan Pers
- Tanggapi Polemik Pemberitaan Izin Tambang Kaitkan Bahlil, Akademisi Berharap Media Massa Utamakan Fakta
- Pemberitaan Izin Tambang Kaitkan Bahlil Dinilai Tidak Akurat, Praktisi Media Merespons
- Implementasi Program KTP Sakti Ganjar Menjamin Bansos Tepat Sasaran
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik