Di Tengah Isu Penundaan Pemilu, Golkar Serius Garap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Menurutnya, perekonomian di Indonesia akan terganggu atau defisit jika pada 2024 dilaksanakan pemilu.

Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen.

"Kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” beber Mekeng.

Di sisi lain, biaya untuk Pemilu cukup besar, yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara.

Sementara itu, aktivitas UMKM harus berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi pemerintah agar bisa bertahan.

“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan, bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng. (ast/jpnn)