Didukung Banyak Kalangan: Kini Momentum Pemerintah Ambil Alih Freeport

Didukung Banyak Kalangan: Kini Momentum Pemerintah Ambil Alih Freeport
Didukung Banyak Kalangan: Kini Momentum Pemerintah Ambil Alih Freeport

Sesuai perjanjian Kontrak Karya (KK) antara NNT dan pemerintah periode 1986, NNT wajib melakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia pada akhir tahun kelima setelah operasi atau tepatnya 2005, sekurang-kurangnya 15 persen. Kemudian dilanjutkan di penghujung tahun keenam setidaknya 23 persen dan pada akhir tahun ketujuh sebanyak 30 persen.

Dengan rangkaian divests itu, di penghujung tahun kesepuluh, pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas Newmont yaitu 51 persen. ”Anehnya, kenapa pemerintah seperti tak kuasa berhadapan dengan Freeport. Bahkan, lucunya Freeport mengobrak-abrik pemerintah. Faktanya kasus ketua DPR dan Menteri ESDM,” kata Simon. 

Problemnya mampukah sumber daya manusia (SDM) lokal menjalankan Freeport? ”Tenaga kita itu sudah sangat mampu. Perguruan tinggi banyak yang berkualitas. Hanya, mereka tidak diberi kesempatan dan peluang. Kalau pun misalnya, harus membayar orang asing tidak masalah,” urainya. 

Diketahui, kontrak karya Freeport akan berakhir 2021. Perusahaan yang beroperasi sejak 1967 ini telah mengajukan perpanjangan kontrak, namun pemerintah di bawah Presiden Jokowi menegaskan, PTFI harus menunggu hingga 2019 jika ingin melakukan perpanjangan kontrak.

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mendukung penuh jika di 2021 negara mengambil alih PT Freeport. Ia menegaskan jika sudah diambil alih, maka pemerintah akan banyak mendapat keuntungan. 

"Jika mengambil alih maka tidak ada kerugian bagi negara. Yang ada adalah keuntungan. Pertama adalah kita berdaulat sebagai bangsa, kita juga bisa alih teknologi," terangnya kepada Indopos.

Politisi PDIP ini juga mendesak PT Freeport segera melakukan divestasi kedua, sehingga sebagian sahamnya bisa dimiliki oleh negara. "Harus ada divestasi. Freeport harus lakukan itu di tahun ini. Jika tidak kita bisa menggugatnya (arbitrase). Karena ini salah satu cara pemerintah juga dapat untung jelang masa kontraknya berakhir hingga 2021 nanti," tegasnya menambahkan.

Pengamat dari Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara memandang wajar  atas keinginan Freeport mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak. Sebab, Freeport berinvestasi besar. Freeport berencana menggelontorkan investasi 17,3 miliar dolar AS yang akan digunakan untuk underground mining dan smelter.

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) tengah menjadi sorotan terkait dugaan permintaan saham dengan mencatut nama presiden dan wakil presiden oleh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News