Digugat Aceng Rp 5 T, Mendagri Santai

Gamawan mengungkapkan pihaknya hanya menjalankan undang-undang yang berlaku sesuai putusan MA dan DPRD. Oleh karena itu, tuturnya, Mendagri pada dasarnya tidak dapat digugat.

"Menurut saya tidak dapat digugat. Saya kan sebagai pejabat negara, dan itu melaksanakan perintah undang-undang menurut pasal 50 KUHAP. Hukum pidana itu kan pribadi. Menteri itu tidak bisa dipidana. Tapi kalau Gamawan Fauzi bisa," tegasnya.

Menurutnya, Kemendagri berhak memberikan evaluasi setiap tahun kepada kepala daerah. Ada kepala daerah yang diberhentikan, melalui proses hukum, dan proses politik. Menurutnya, jika melalui proses hukum sudah banyak terjadi. Tetapi yang melalui proses politik baru pertama kali terjadi pada Aceng

"Nah saya belum tahu, hasil DPRD gimana, tapi kan disetujui MA, sekarang kita tunggu dari DPRD lagi. Saya juga heran kenapa digugat menteri dalam negeri, padahal kan mendagri hanya administratif saja. Biar publik yang menilai," pungkas Gamawan.