Din Syamsuddin Dilaporkan Atas Tuduhan Radikalisme, Hidayat Nur Wahid Bereaksi Keras
Ia mengatakan bahwa dalam dunia demokrasi, kritikan terhadap pemerintah adalah vitamin dan perlu dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bahan koreksi dan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, Presiden Jokowi meminta agar rakyat aktif memberikan kritik kepada pemerintah.
Nah, kata HWN, Prof Din justru termasuk yang aktif mengkritik pemerintah secara konstruktif, dan memberi masukan solutif tetapi tetap dalam koridor demokrasi, objektivitas dan etika.
“Jangan sampai ini menjadi preseden bahwa seorang yang mengkritik pemerintah sesuai anjuran Presiden Jokowi malah mudah distigma dan dilaporkan dengan tuduhan radikalisme yang jelas mengada-ada itu,” ungkapnya.
Karena itu, HNW berharap KASN dan Kemenag agar bisa objektif dan mempertimbangkan secara adil, profesional, komprehensif rekam jejak Prof Din seorang tokoh antiradikalisme.
“(Persoalan) ini harus dikritisi dan dikoreksi agar tidak jadi preseden, agar tidak ada lagi tokoh yang orientasinya moderat, dan antiradikalisme, malah dengan mudah dituduh dan dilaporkan sebagai radikal hanya karena perbedaan pandangan atau pilihan potitik,” katanya.
Menurutnya, sikap kritis, konstruktif, konstitusional seperti yang dilakukan Prof Din, sudah sewajarnya justru ditoleransi untuk menguatkan komitmen NKRI sebagai negara hukum dan meningkatkan kualitas demokrasinya.
Dia menegaskan bahwa hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi agar rakyat lebih aktif menyampaikan masukan dan kritik untuk peningkatan dan perbaikan penyelenggaraan negara. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Hidayat Nur Wahid mengingatkan jangan sampai ini menjadi preseden bahwa seorang yang mengkritik pemerintah sesuai anjuran Presiden Jokowi malah mudah distigma dan dilaporkan dengan tuduhan radikalisme yang jelas mengada-ada.
Redaktur & Reporter : Boy
- Menteri Anas Tegaskan Seleksi CASN 2024 tidak Mungkin Ditunda
- Plt Sekjen MPR Berharap Silaturahmi Antarpegawai dan Para Purnabakti jadi Tradisi
- Pemda yang Tidak Usulkan Formasi PPPK 2024 untuk Tendik Harus Disanksi, Honorer Setuju?
- Kunker ke NTB, Presiden Jokowi & Mentan Amran Bersepeda di Lombok
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- Presiden Jokowi Senang Produksi Jagung Meningkat di Sumbawa NTB