Dipilih Jadi Anggota BPKN, Andre Garu: Empat PR Besar Harus Kami Selesaikan
PR selanjutnya, kata mantan Anggota DPD RI ini, adalah menyiapkan infrastruktur kerja BPKN baik dari kantor, sistem maupun anggaran mandiri yang dapat menunjang kinerja BPKN secara optimal.
Di lokasi yang sama, Ketua BPKN Arief Safari mengatakan lembaganya terus melakukan peningkatan layanan dalam hal ini terkait aduan-aduan konsumen. Dimana jumlah aduan konsumen selalu bertambah dari tahun ke tahun.
"Dari tahun ke tahun jumlah pengaduan selalu naik terus, pada tahun 2017, itu ada sekitar 200 aduan. Kemudian di tahun 2018 naik ke 580 aduan, dan tahun 2019 naik lagi ke 1518 aduan. Ini cukup menarik. Aetinya makin banyak konsumen yang berani mengadukan sejumlah kasus yang dialaminya ke kami," ujarnya.
Saat ditanya soal target awal setelah dilantik Presiden, Arief dan kawan-kawan akan menguapayakan berbagai hal terkait dengan status dan anggaran. "Yang pasti anggaran kita belum memadai, kita sekarang statusnya masih nempel dengan Kementerian Perdagangan. Jadi kalau bisa kita itu punya anggaran sendiri," tandasnya.
"Ingat kita itu melayani 34 Provinsi, dan kita semua tahu, wilayah kita itu sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Bisa dibayangkan dengan anggaran yang ada sekarang pasti tidak maksimal," urainya.
Target selanjutnya kata Dia, adalah branding lembaga. "Dari hasil survei internal kami, ternyata konsumen atau masyarakat di Indonesia ini tidak terlalu mengenal BPKN. Selama ini mereka paling mengadu ke LPKSM atau YLKI yang sudah di kenal masyarakat," tukasnya.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan daftar 20 nama yang lolos menjadi Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) periode 2020-2023.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi
- Penganiayaan Anak Selebgram Aghnia Punjabi, BPKN Singgung Ancaman Pidana Bagi PT V
- Soal Gudang Amunisi Meledak, Pimpinan Komisi I Minta TNI AD Melakukan Ini
- Inilah 7 Garis Besar Materi UU DKJ atau Daerah Khusus Jakarta