Dipo Alam Dinilai Anti Demokrasi

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, dari Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang memerintahkan menteri memboikot media massa yang mengkritik pemerintah merupakan pernyataan yang anti demokrasi.

"Itu penyataan dari pejabat negara yang anti demokrasi. Pers mengkritik, itu adalah tugasnya dan pers mengkritik memang harus ada di negara demokrasi," tegas Mahfudz Siddiq, menjelang dimulainya rapat paripurna DPR, membahas hak angket, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/2).

Dikatakannya, ajakan atau himbauan memboikot media itu jelas bertabrakan dengan penyataan Presiden SBY yang mendukung pelaksanaan demokrasi. "Ajakan memboikot media anti demokrasi itu berbahaya, karena bertabrakan dengan pernyataan Presiden SBY mendukung demokrasi," ujarnya.

Mahfudz menilai, pernyataan Dipo Alam itu sebagai bentuk kepanikan orang-orang disekitar Presiden SBY. "Itu yang terjadi," tegasnya.