Dipo: Bukan Saya yang Sebut Nama Kementerian

JAKARTA -- Selain meminta penjelasan kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal pembintangan anggaran di Kementerian Pertahanan oleh Kementerian Keuangan, Komisi I DPR juga mencecar Dipo soal pernyataannya terkait kongkalikong anggaran antara kementerian dan DPR.

Dipo pun berupaya menjelaskan hal tersebut di depan anggota parlemen. Menurutnya, hal tersebut terkait dengan surat edaran nomor 542, yang menyebutkan supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013-2014  dicegah dari praktek kongkalikong.

"Ini hampir lima belas kali arahan presiden, agar diminta kepada seluruh menteri anggota kabinet, kepala LPMK  untuk kawal APBN 2013-2014. Itu kami edarkan, sekalian kami jelaskan," kata Dipo saat rapat gabungan dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Senin (10/12) malam.

Dia menegaskan, surat ini sebenarnya merupakan edaran kepada anggota kabinet, termasuk menteri. "Jadi tidak ditujukan kepada DPR," tegasnya.