Diprediksi, Pekan Ini Istana Kirim Surpres Calon Panglima TNI ke DPR

Menurut dia, DPR hanya bisa menunggu pihak Istana Negara mengirimkan Surpres tentang pergantian Panglima TNI.

Pasalnya, urusan pengiriman surat itu menjadi kewenangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Legislator Fraksi PDIP itu menjelaskan parlemen bakal memproses pergantian Panglima TNI ketika surat sudah masuk.

Sebab, Utut mengatakan, calon Panglima TNI harus dilantik sebelum Marsekal Hadi resmi pensiun. TNI dalam aturan tidak mengenal istilah pejabat tertingginya diisi oleh pelaksana tugas atau plt.

"Itu tidak boleh ada kekosongan sehari pun. Jadi, enggak boleh ada Plt begitu," ungkap dia. (ast/jpnn)