Direktur Politik Dalam Negeri: Seluruh Daerah Harus Ikut Dinginkan Situasi

Direktur Politik Dalam Negeri: Seluruh Daerah Harus Ikut Dinginkan Situasi
Direktur Politik Dalam Negeri DR.Bahtiar membuka Rakor Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di 101 daerah yang melangsungkan Pilkada Serentak 2017, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (9/11). Foto: Jofan Radityatama for JPNN

Pertama, terhadap daerah yang terdapat dua pasangan calon. “Biasanya tensi politik tinggi karena head to head pasangan calon,” pesannya.

Kedua, bila pilkada diikuti oleh incumbent, baik untuk calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Ketiga, daerah perbatasan lantaran ada potensi mobilisasi massa, logistik, alat peraga, dan kelengkapan pilkada.

Keempat, di daerah yang pilkadanya diikuti pasangan calon yang diusung oleh partai yang mengalami dualisme kepengurusan.

Kelima, daerah perbatasan terkait aspek suku, budaya, agama, ras, dan golongan/kelompok.

Keenam, daerah yang sampai saat terakhir memiliki masalah terkait E-KTP dan validasi daftar pemilih tetap (DPT).

Ketujuh, daerah dengan regulasi khusus, seperti Aceh dan Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menekankan pentingnya PNS menjaga netralitas.

JAKARTA – Situasi politik di Jakarta terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah menjalar ke hampir seluruh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News