Dirjen Otda Dinilai Bohongi Publik

"Saya heran, koq sebuah surat dinas yang tidak patut ditindaklanjuti oleh  seorang gubernur, bisa itu disebarluaskan publik. Memang ada kepentingan apa asehingga surat yang seperti itu masih difollow up lagi ke masyarakat,"katanya.

Menurut Elu, surat perintah Presiden SBY kepada KPU TTU untuk segera mengeksekusi putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap isinya sangat jelas dan tegas. Karena itu adalah sesuatu yang tidak rasional dan mendidik masyarakat kecil jika masih ada pejabat negara di tingkat bawah presiden yang terus mengangkangi surat perintah seorang presiden di republik ini. "Dirjen Otda itu kan stafnya presiden, dia berperan untuk memberikan masukan kepada presiden tapi tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan melebihi seorang presiden,"jelas Yoseph Elu. (ogi)