Dirut PHS Bantah Tudingan Menkeu

"Karena itu, biar masalahnya menjadi jelas dan terang, kami minta kepada Menkeu cq Direktorat Jenderal Pajak melalui PPATK untuk membuka aliran dana PT PHS kepada beberapa supplier. Kami juga mohon kepada Menkeu dapat memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat menjelaskan atau gelar perkara permasalahan ini dengan semua bukti yang ada. Sehingga data, fakta dan informasi yang diterima Ibu Menteri Keuangan berimbang dan tidak dari satu pihak saja. Dan proses penyidikan pajak dapat berjalan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta dan bukti yang ada," tegas Jhonny.

Dalam kesempatan tersebut, Jhonny pun mengatakan bahwa tertahannya restitusi PPN lebih bayar PT PHS sebesar Rp530 miliar selama  3 tahun sangat memberatkan. Terlebih lagi dari segi finansial karena perusahaan ini memiliki sekitar 6.000 karyawan.

"Dengan investasi padat modal Group yang lebih dari Rp2 triliun dan juga omzet lebih dari Rp8 triliun, maka kami berani menjamin bahwa perusahaan kami melakukan transaksi secara sah dan tidak pernah mengetahui atau terlibat dengan perusahaan supplier penerbit faktur pajak fiktif tersebut," tandasnya.(afz/jpnn)