Disintegrasi Perekonomian Telah Terjadi di Daerah, Nih Penjelasannya

Disintegrasi Perekonomian Telah Terjadi di Daerah, Nih Penjelasannya
Ekonom senior Faisal Basri dalam Executive Brief bertema 'Perekonomian Negara Kesejahteraan Pasal 33 Ayat 1,2 dan 3' yang dibuka Ketua DPR RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (7/5/2022). Foto: Humas DPD RI

Seharusnya, lanjut Faisal, Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Dimana kejayaan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit bertumpu pada kekuatan laut yang tak dimiliki negara lain.

"Faktanya apa yang mereka katakan beda dengan apa yang dilakukan. Sektor transportasi laut perannya turun terus. Harusnya ini yang diperkuat. Yang dibangun justru tol di darat, yang sebenarnya memerlukan cost tinggi. Ongkos transportasi darat itu 10 kali lebih besar daripada laut. Karena harus bebaskan lahan, material pembangunan dan lain-lain," ujarnya.

Artinya bangsa ini semakin jauh dari jati diri kita sebagai negara maritim. Oleh karena itu kalau kondisi tersebut dibiarkan, dampaknya ekonomi Indonesia akan turun terus.

"Kenapa demikian? Syarat untuk menyejahterakan rakyat di negara ini seharusnya dengan merajut pulau ini, sambung-menyambung lewat laut. Laut bukan memisahkan pulau tapi merajut menjadi zamrud khatulistiwa. Itu yang hilang di era Jokowi karena tol darat melulu. Daerah semakin jauh dari pusat gravitasi sehingga disintegrasi perekonomian daerah. Daerah menjadi tidak bersatu sebab dalam ekonomi kelembagaan ada kendala yang mempersatukan yakni ongkos angkut," ujar dia.

Faisal Basri mencontohkan ongkos angkut Jakarta-Papua tiga kali lebih mahal daripada Jakarta ke Shanghai. Jakarta ke Medan lebih mahal dua kali ketimbang Jakarta ke Singapura.

"Indonesia terintegrasi dengan dunia tapi tidak dengan daerahnya," lanjut dia.

Dalam kasus ekspor-impor, dikatakan Faisal, sekitar 10 milyar USD habis setiap tahun. Inilah yang memicu terjadinya apa yang disebut net resources outflow dari daerah.

"Diambillah kekayaan dari daerah oleh makhluk oligarki yang domisilinya di Jawa. Proses pemiskinan daerah terjadi. Kompensasinya yang namanya bagi hasil, transfer dana ke daerah, dana desa, tetapi cuma kira-kira 10 persen dari total resources. Diambil 1000 yang balik cuma 100. Penerimaan negara yang diambil pemerintah pusat 2000 triliun, tetapi penerimaan provinsi hanya 200 triliun. Sangat timpang," tukas dia.

Ekonom senior Faisal Basri menilai telah terjadi disintegrasi perekonomian di daerah karena Indonesia tidak mengeksploitasi keunggulannya di bidang maritim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News