Distribusi BBM di Pulau Terluar Belum Beres, Eh Malah Mau Naik Lagi
TAREMPA - Pendistribusian bensin menggunakan kartu BBM di Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepri, dinilai belum menyelesaikan permasalahan. Karena sistem ini menyulitkan sebagian masyarakat. Belum kelar masalah distribusi, harga BBM malah mau naik lagi. [Lihat: Siap-Siap! Harga BBM Naik Awal April]
Seorang warga Desa Batu Tambun, Hendra, mengatakan penyaluran bensin pakai kartu maka akan menyulitkan warga yang berasal dari luar Tarempa yang kebetulan berada di Tarempa.
”Tarempa merupakan pusat kota dan pusat mobilitas warga dari berbagai pulau kecil disekitarnya. Di Tarempa ada pasar dan toko-toko yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Masalahnya sekarang, kalau warga dari desa lain kehabisan bensin di Tarempa. Mereka pasti akan kesulitan mencari bensin karena kartu mereka tak ada.
Selain itu, jika bensin dibagi per KK yang memiliki motor, bagaimana dengan warga yang tidak memiliki motor, tapi keluarga tersebut juga perlu bensin karena harus menghidupkan genset saat pemadaman listrik bergilir.
”Sekarang sering pemadaman, tiga minggu terakhir ini saja sudah tiga kali, kalau tidak punya bensin dirumah, bagaimana mau menyalakan genset.
Yang pekerjaannya memotong rumput, bagaimana jika tidak punya bensin,” terangnya.
Dirinya berharap, tidak ada kekosongan bensin di Anambas. ”Kita ingin di Tarempa itu tetap ada bensin, jadi tidak ada kekhawatiran jika warga dari desa lain kehabisan bensin di Tarempa,” tukasnya. (sya/jpnn)
TAREMPA - Pendistribusian bensin menggunakan kartu BBM di Tarempa, Kepulauan Anambas, Kepri, dinilai belum menyelesaikan permasalahan. Karena sistem
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun