Ditanya soal Perppu, Jokowi Justru Mau Evaluasi Program KPK

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap keinginannya melakukan evaluasi terhadap program yang selama ini berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12).
Saat ditanya soal penerbitan Perppu tentang perubahan KPK. Jokowi menyatakan bahwa sampai detik ini dirinya masih melihat dan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu tentang KPK.
"Tapi kan undang-undangnya belum berjalan. Kalau nanti sudah lengkap, sudah ada dewas, sudah ada pimpinan KPK yang baru nanti kita evaluasi lah. Saya kira kita harus mengevaluasi seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan," ucap Jokowi.
Hal pertama yang ingin dievalusasi suami Iriana itu adalah masalah penindakan. Sebab, dia ingin KPK membangun sistem dalam rangka memberikan pagar supaya
tidak terjadi lagi penyelewengan.
Kedua, masalah rekrutmen politik. "Jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya. Bahaya."
Ketika, dia ingin agenda pemberantasan tindak pindana korupsi di KPK itu memiliki fokus. "Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evalusasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur," tuturnya.
Terakhir, masalah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama puluhan tahun menjadi andalan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Presiden Jokowi mengungkap, keinginannya melakukan evaluasi terhadap program yang selama ini berjalan di KPK.
- Roy Suryo Sebut Tindakan Jokowi Lucu, Memalukan, dan Tidak Elegan
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- Alasan Jokowi Melaporkan Masalah Ringan Itu kepada Polisi
- Jokowi Berurusan dengan Polisi Pagi Tadi, Melambaikan Tangan
- Doli Golkar Nilai Tak Ada Alasan Kuat Buat Copot Gibran bin Jokowi
- Inas Zubir Menilai Ada Motif Ekonomi Terkait Isu Ijazah Palsu Jokowi, Begini Analisisnya