Aziz Yanuar menanggapi kemunculan telegram Kapolri yang menyebut soal pembubaran ormas Islam, salah satunya FPI. Dia pun menyebut telegram…
Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu menerangkan soal Perppu tentang pembubaran FPI.
PKS lebih memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan UU Ciptaker.
PP Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dan presiden menyatakan sikapnya terkait UU Omnibus Law.
Misbakhun yang mewakili DPR pada persidangan MK menyebut para pemohon uji materi atas UU Nomor 2 Tahun 2020…
Ferdian Andi menilai lewat cara ini Presiden Jokowi dan DPR bisa mengakomodasi semua kepentingan di UU Cipta Kerja.
Azis Syamsuddin mendorong pemerintah mengatur penerapan protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 dengan perppu…
Netty Prasetiyani Aher meminta penerbitan perppu terkait Pilkada serentak karena saat ini belum ada aturan tegas untuk pelanggar…
Pemerintah berencana menerbitkan perppu baru terkait pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19.
Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mendukung rencana pemerintah menerbitkan Perppu tentang Reformasi Sistem Keuangan, di dalamnyamengatur…
Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), yang khusus berbicara masalah virus corona baru (COVID-19).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, urusan kesehatan bukan menjadi panglima dalam…
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli merespons opini Din Syamsuddin yang menyebut UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan kejahatan…
Perppu ini hadir untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang awalnya digelar September menjadi Desember 2020.
Selain Yasonna Laoly, rapat yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia itu juga dihadiri oleh Tito Karnavian.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan pembangunan di desa tanpa Dana Desa (DD) bisa terancam akan mandek.
Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya akan segera menyikapi RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang…
MAKI bersama Yayasan Mega Bintang, LP3HI, KEMAKI dan LBH PEKA telah mengajukan gugatan baru terhadap UU Corona
MAKI mendaftarkan gugatan baru materi pengujian UU ini adalah sama dengan Perppu Corona yaitu permohonan pembatalan Pasal 27…
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) selaku penggugat berharap Presiden Jokowi dapat hadir langsung dalam sidang uji materi Perppu…
Sebanyak dua perkara akan lanjut disidangkan, yakni permohonan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo…
