Djarot Jamin Penahanan Ahok, Mendagri: Bukan Urusan Saya

Djarot Jamin Penahanan Ahok, Mendagri: Bukan Urusan Saya
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) memberikan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta kepada Wagub Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/5). Djarot langsung menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta, setelah terpidana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara. FOTO: PUTUWAHYURAMA/RM

jpnn.com - Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama belum terbit.

Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo diketahui telah mengangkat Djarot Saiful Hidayat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Selasa (9/5) kemarin.

Menurut Tjahjo, keputusan tersebut diambil demi efektivitas pemerintahan di DKI Jakarta. Jangan sampai ketika ada keputusan yang perlu diambil dengan cepat, menjadi terhalang.

"Keppres pemberhentian (Ahok,red) belum, tunggu salinan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dulu. Tapi surat menunjuk Plt itu (kewenangan,red) mendagri, dasarnya ada di undang-undang. Saya langsung mengangkat Plt, karena dengan ditahan kan dia (Ahok,red) tidak bisa pimpin daerah," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (10/5).

Sementara itu saat ditanya terkait langkah Djarot yang menjamin agar penahanan Ahok ditangguhkan, Tjahjo mengatakan, hal tersebut sepenuhnya urusan pribadi mantan Wali Kota Blitar tersebut dan sama sekali tidak terkait urusan pekerjaan.

"Bukan urusan saya, itu kan pribadi. Dalam kapasitas ini sebaiknya tanya Pak Djarot. Tapi kalau terkait urusan sebagai Plt Gubernur, Pak Djarot tetap berkonsultasi dengan kami, kalau ganti personel (satuan kerja perangkat daerah,red) izin mendagri," kata Tjahjo.(gir/jpnn)

 


Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama belum terbit.


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News