JPNN.com

Doni Monardo Optimistis Pembatasan di Jawa-Bali Mampu Menekan Kasus COVID-19

Jumat, 08 Januari 2021 – 02:25 WIB
Doni Monardo Optimistis Pembatasan di Jawa-Bali Mampu Menekan Kasus COVID-19 - JPNN.com
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo saat rapat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12). Foto: dokumentasi Satgas COVID-19.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Pulau Jawa - Bali mulai 11-25 Januari 2021 dapat menekan angka kasus positif COVID-19.

Doni optimistis bahwa hal itu dapat terwujud. Sebab, pembatasan pada pertengahan September - November 2020 dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu, atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

Dia juga berharap pada periode ini, persentase penurunan angka kasus aktif Covid-19 dapat lebih besar lagi dengan kebijakan PPKM atau PSBB Jawa-Bali.

"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan. Kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1).

Dia menjelaskan bahwa langkah pemerintah menerapkan PPKM merupakan momentum yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang menjadi arahan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto.

Tentunya hal itu hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif dalam meningkatkan kedisiplinan

"Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita," jelas kepala BNPB itu.

Mantan Danden Kopassus TNI AD itu mengatakan, cara yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat adalah dengan memanfaatkan seluruh jaringan pemerintah sampai ke tingkat yang paling rendah, yaitu desa/kelurahan.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...