DPD Bisa Bahas RUU APBN

Mengenai putusan MK, Agus menilai putusan lembaga konstitusi tersebut harus dipahami bahwa kewenangan DPD sebatas membahas RUU yang berkaitan dengan daerah.

Dalam hal pembahasan RUU APBN sekalipun, DPD dinilai bisa masuk, asal pembahasannya terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana amar putusan MK. ”(DPD membahas RUU APBN) itu memerlukan aturan teknis,” ujarnya.

Sikap yang diambil DPD, lanjut Agus, bukan mewakili suara senator dari setiap provinsi. Sebab, dengan masuknya DPD saja, dipastikan teknis pembahasan akan panjang dan berat.

Suara DPD harus diwakili melalui alat kelengkapan yang selama ini dijalankan DPD. ”Setahu saya di DPD ada komite-komite, jadi tidak 34 provinsi,” ujarnya lantas tertawa.