DPD Dianggap Sudah Serap Aspirasi Daerah

           Pembenahan dalam pengelolaan anggaran di daerah, ulas Presiden SBY, sejalan dengan reformasi secara mendasar dalam pengelolaan keuangan negara. Karena itu SBY mengingatkan pejabat di daerah tidak perlu ragu dan takut untuk menggunakan APBD sepanjang dilakukan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

           “Penegakan hukum dan aturan dalam pengelolaan keuangan negara tidak diartikan dan tidak boleh dilakukan sebagai upaya mencari-cari kesalahan. Namun disiplin penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara memang masih terus kita tingkatkan,” kata Presiden.

Iklim Investasi

           Pada sisi lain Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat terus berupaya memberikan iklim investasi dengan menyederhanakan peraturan dan pembenahan birokrasi. “Para pimpinan daerah harus menghilangkan hambatan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian kebijakan perbaikan investasi benar-benar dapat terlaksana secara sinergis dan saling mendukung,” katanya.

           Berbagai peraturan daerah dan rencana peraturan daerah tentang pungutan daerah yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi telah dievaluasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah, diantarnya sudah dibatalkan dan sebagian direkomendasikan untuk disempurnakan.

           “Kita tidak ingin pemerintah daerah dianggap sebagai penghambat pelaku usaha melalui berbagai pungutan daerah dan kebijakan adimistrasi yang mempersulit usaha di daerah,” kata Presiden.(eyd)