DPD Minta BPS Benahi Data NPWP

Masalah lainnya yang juga terkait dengan pajak, menurut Ajiep berhubungan dengan bagi hasil pajak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Daerah merasakan banyak regulasi yang dibuat pemerintah ketika diimplementasikan di daerah jadi tumpang-tindih. Itu juga terungkap dalam temuan BPK," ujarnya.

Oleh karena itu, sebagai institusi Negara yang mengawasi pelaksanaan UU, DPD kata Ajiep akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membenahi data pajak yang belum disinkronisasi secara nasional ini.

"BPS akan kita ajak untuk kerjasama dengan DPD, dalam rangka membenahi dan sinkronisasi data NPWP secara nasional," pungkasnya.(fas/jpnn)