DPD Minta Pemerintah Sediakan Perumahan untuk Masyarakat

DPD Minta Pemerintah Sediakan Perumahan untuk Masyarakat
DPD dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Foto: DPD

Terkait kebutuhan rumah masyarakat, senator dari Kalimantan Selatan Habib A. Bahasyim menyoroti masalah pembiayaan.

Menurut dia, pemerintah harus mampu menemukan rumusan pembiayaan kredit rumah yang tidak memberatkan dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

"Jangan sampai sistem pembiayaan kredit rumah itu memberatkan masyarakat yang ingin memiliki rumah," ujarnya.

Sementara itu, senator dari Kalimantan Barat Rubaeti Erlita menyoroti masalah pembangunan rumah di daerah.

Menurut Rubaeti, di daerah banyak rumah yang dibangun tetapi tidak terurus.

Akibatnya, banyak perumahan yang belum dapat dihuni oleh masyarakat meskipun telah selesai dibangun. Biasanya masalah tersebut terjadi di perumnas.

"Saya mohon pemerintah jangan hanya mengejar target sehingga dimanfaatkan pengembang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, untuk menutupi kebutuhan rumah, pemerintah telah meluncurkan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

Komite II DPD RI meminta pemerintah memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau rumah bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News