DPD Minta PKB Dukung Penguatan Sistem Ketatanegaraan

“Untuk kedepannya kami masih akan ke parpol yang lain, tinggal tunggu waktunya,” kata anggota DPD asal DIY ini.

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar usulan amandemen ini berjalan dengan pemikiran yang komprehensif. Untuk itu, kata Muhaimin, ada tiga isu utama yaitu penataan kembali sistem ketatanegaraan (presidensil), fungsi DPD, dan penghidupkan kembali GBHN.

“Sebetulnya diantara tiga ini secara komprehensif terletak pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi 1998,” ujar Cak Imin.

Ia menyarankan agar sistem ketatanegaraan Indonesia perlu dievaluasi kembali. Misalnya, presiden mengangkat duta besar yang merupakan hak eksekutif. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan presiden.

“Maka tidak perlu minta persetujuan dari DPR. Kalau itu bisa efektif, politik luar negeri presiden bisa berjalan dengan efektif,” ucap Muhaimin.

Selain itu, Muhaimin juga menyinggung pengangkatan BIN. Seharusnya pengangkatan itu tidak boleh ada yang tahu karena namanya juga intelejen.

“Mengapa selama ini penganggkatan inteliejen diumumkan. Malah mengaku sebagai intelijen. Ini juga menjadi pertanyaan? Maka memposisikan intelijen sebagai murni hak presiden. Begitu juga Panglima TNI dan Polri," saran Muhaimin.(fri/jpnn)