DPD RI Nilai Target 20 Juta Kunjungan Wisatawan Sulit Tercapai

“Tanpa dipungkiri pariwisata membawa kesejahteraan masyarakat. Karena berbasis kemasyarakatan jika objek dan mobilisasinya kurang. Ya sama saja,” terangnya.
Senator asal Bali ini menilai pariwisata sangat rawan baik dari isu, bencana dan kebijakan yang berdampak pada pariwisata. Salah satu contoh setelah terjadi Bom I dan Bom II Bali yang telah menghancurkan pariwisata di Bali. “Intinya baik atau buruk pariwisata bisa mengakibatkan suatu daerah,” ujarnya.
Selain itu, permasalahan wisata juga bisa disebabkan adanya perang tarif hotel yang bisa berdampak pada kunjungan wisatawan.
“Perang tarif hotel juga menciptakan ketidaksehatan pada sektor pariwisata,” kata Anak Agung.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi BS Sukamdani mengatakan pariwisata yang merupakan program pemerintah belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah pusat dan daerah. Hal paling utama yang masih banyak kendala adalah menciptakan daya saing.
“Adapun kendala para pelaku pariwisata yaitu regulasi, SDM, dan transportasi, promosi, dan pembangunan destinasi,” terangnya.
Senada dengan Haryadi, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Didin Junaedi mengatakan permasalahan wisata di Indonesia tidak jauh dari SDM, infrastruktur, dan promosi. “Dari dulu permasalah kita pada sektor pariwisata tidak jauh dari SDM, infrastruktur, dan promosi,” ucapnya.(adv/jpnn)
Komite III DPD RI menilai target kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta wisatawan pada 2019 sulit tercapai.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
- Wisatawan Indonesia Diharapkan Berbondong-bondong Liburan ke Taiwan
- Ciptakan Rasa Aman Bagi Wisatawan, Pemkot Palembang Pasang CCTV di BKB
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Laporan Reses, DPD RI Beberkan Isu Prioritas dan Krusial di Daerah