DPR akan Panggil Pengelola AP II

Namun, lanjut Saleh, apapun yang terjadi di bandara baik itu soal radar maupun kenyamanan di sana, merupakan tanggung jawab AP II dan Kementerian Perhubungan. “Setidaknya mereka tahu dan lebih paham dengan instrumen dan perangkat mereka. Karena itu setelah reses kami akan memanggil AP II dan Kemenhub untuk bisa menjelaskan persoalan radar dengan gamblang,” tandasnya.

 

Hal senada juga diungkapkan oleh, Anggota komisi V asal PDI Perjuangan Yosep Umarhadi. Menurutnya, sudah saatnya DPR kembali mengundang penyelenggara dan pengelola bandara untuk dimintai keterangan terkait beberapa kejadian yang seharusnya tidak perbolehkan ini. Hal ini untuk meminta penjelasna  beberapa insiden terkait fasilitas penunjang pelayanan keselamatan bandara.

”Kondisi fasilitas penunjang operasional bandara harus selalu dalam keadaan prima. Hal ini dibutuhkan sebagai bentuk pelayanan untuk menunjang keselamatan para penumpangnya dan ini tanggung jawab dari Direktorat Navigasi. Untuk itu, direktorat navigasi diimbau untuk melakukan proses audit dalam kelayakan sarana navigasi tersebut,” paparnya. (gin/dms)